Seiring dengan peningkatan Internet dan layanan bergerak dalam industri periklanan, media tradisional seperti TV tetap menjadi yang utama untuk beriklan. Menurut riset In-Stat, orang-orang di industri bergerak dan online memiliki sedikit pengetahuan dalam mengetahui cara kerja TV. Dengan demikian, layanan program TV yang ada tetap mengontrol banyaknya uang yang digunakan dalam berklan.

Di samping itu, para pemasang iklan mengerti kompleksitas yang ada di industri media saat ini. “Hal ini akan memakan waktu, usaha, dan pendidikan mengenai bagaimana beradaptasi terhadap kesempatan yang menjanjikan,” ujar Gerry Kaufhold, analis In-Stat.

Sementara itu, perangkat-perangkat baru seperti Set Top Box, PC, dan perangkat bergerak akan lebih populer saat ini untuk beriklan. “Target konsumen saat ini akan lebih spesifik dan bergantung pada etnis, budaya, bahasa, dan ketertarikan spesial dari audiens yang ada,” tambah Kaufhold. Menurutnya, faktor geografis dan hardware operator TV kabel akan menjadi gelombang yang dimulai pada 2010.

Menulis iklan ternyata tak semudah yang dibayangkan. tetap ada kaidah jurnalisme yang harus dihormati.

Seorang teman berkata betapa menyenangkan pekerjaan saya sebagai “penulis iklan”. Lho, kenapa? “Iya, kan nulis berita yang bagus-bagus,” kata temanku.

Teman saya tersebut berstatus kerja sebagai wartawan, alias menulis berita untuk suatu media nasional. Sementara saya, juga berada dalam lingkup perusahaan media, dengan job desk membuat tulisan advertorial.

5W+1H

Tulisan advertorial adalah iklan. Hanya saja, berbeda dengan iklan display, pada dasarnya, advertorial terkesan sebagai suatu berita sebagaimana dalam surat kabar atau majalah pada umumnya. Bedanya, tulisan seperti berita itu memang mengakomodir kemauan klien (baca: pemasang iklan), sembari memberi tulisan informatif kepada pembaca.

Narasumber atau klien membayar sejumlah uang untuk memasang tulisan tersebut di media. Sama halnya seperti membeli halaman untuk iklan display. Cuma beda tujuan. Iklan display bertujuan untuk membangkitkan minat khalayak sesuai pesan yang diiklankan, agar mereka tertarik membeli produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga menghasilkan keluaran bersifat kuantitatif.

Sedangkan, tulisan advertorial lebih cocok menjadi bagian dari aktifitas below the line. Seperti target yang ingin diraih oleh kehumasan, dalam artikel sebanyak 3500 karakter, klien mencoba membangun kesadaran merek (brand awareness), citra merek, citra perusahaan (corporate image), atau menyajikan informasi agar pembaca lebih mengenal produk atau jasa yang mereka tawarkan.

Mungkinkah yang bagus-bagus saja diceritakan? Bisa jadi karena memang tulisan menganut azas ‘positive thinking’ atau karena sesuai kemauan klien. Dan sudah menjadi kewajiban moral agar setiap tulisan advertorial mecantumkan tulisan “Advertorial” atau “Iklan” pada tulisan tersebut agar pembaca bisa membedakannya dengan berita.

Tapi, saya rasa pembaca juga cerdas dan tentu tidak mau membuang waktu untuk membaca tulisan yang superlative, apalagi jika dalam tulisan dicantumkan embel-embel “Advertorial”. Sehingga sebagai penulis iklan atau dikenal dengan sebutan copy writer, menjadi tantangan tersendiri untuk mengolah tulisan agar menarik layaknya berita.

Dalam penulisan advertorial saya tetap berusaha mengusung konsep 5W + 1 H seperti pembuatan berita. 5 W = Who (siapa), What (apa), Where (di mana/lokasi), When (kapan), dan Why (kenapa). Ditambah 1 H sebagai how (bagaimana).

APA yang bisa dikatakan tentang 21 warga Pasuruan, Jawa Timur, yang tewas terinjak-injak karena berebut zakat dari seorang pengusaha? Dengan gampang kita bisa menyebut kematian 21 warga yang semuanya perempuan itu adalah tragedi orang miskin.

Inilah tragedi kemiskinan dalam arti sesungguhnya. Kemiskinan adalah pertarungan yang tidak mengenal kata terlambat. Terlambat berarti mati. Kemiskinan telah membunuh akal sehat. Padahal yang mereka perebutkan adalah uang sedekah yang jumlahnya tidak lebih dari Rp30 ribu per orang.

Lalu, bagaimana dengan pemberi zakat? Tentu terkandung maksud mulia ketika seorang pengusaha bernama Haji Syaikon yang di Pasuruan itu mau, bahkan sudah menjadi kebiasaan tiap tahun, berbagi rezeki dengan kaum duafa setiap tanggal 15 di bulan Ramadan.

Tetapi, seperti kerap terjadi, tidak semua niat baik berbuah baik. Banyak niat baik berujung malapetaka. Tragedi di Pasuruan adalah contohnya.

Banyak yang menyesalkan cara Syaikon membagi zakat kepada warga yang memadati jalan sempit menuju rumahnya. Mengapa harus memberi sendiri kepada ribuan orang yang berjejal tidak sabar? Mengapa tidak berkoordinasi dengan polisi dan pemerintah daerah setempat?

Bagi ribuan warga miskin yang datang ke rumah Syaikon, ekspose tidak mereka butuhkan. Yang mereka pentingkan adalah memperoleh uang belas kasihan dari seorang dermawan.

Syaikon mungkin tidak memerlukan ekspose apa-apa dari kebiasaannya membagi rezeki setiap bulan Ramadan kepada kaum duafa. Tetapi membiarkan atau menyebabkan ribuan orang berbondong-bondong menunggu di depan rumahnya untuk menerima zakat dari tangannya sendiri adalah kebiasaan yang riskan. Riskan karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan di sekitar. Riskan malapetaka karena warga saling berebut untuk memperoleh kesempatan pertama.

Memberi karena keyakinan iman adalah perbuatan mulia. Menerima dengan hati penuh syukur adalah ekspresi iman juga.

Tetapi, tatkala memberi kepada ribuan orang miskin yang antre di depan rumah, kearifan yang diajarkan iman terancam. Yang berlaku dalam peristiwa seperti ini adalah pertarungan. Ketika ribuan orang harus menerima, mereka tidak lagi berlaku sebagai penerima, tetapi perampas. Bahkan pemberi pun terancam nyawanya.

Lihat saja bagaimana bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada rakyat miskin tidak dalam rangka ekspresi iman, tetapi kewajiban negara terhadap warga yang menderita. Dengan pengamanan yang ekstra ketat dan pembagian yang tertata pun masih menimbulkan korban karena rakyat tidak sabar.

Di beberapa kota, masih saja ada kaum dermawan yang menempuh cara pembagian zakat di depan rumahnya sendiri. Seperti diketahui, selalu saja ada ekses dari cara seperti ini.

Karena itu cara paling aman adalah menyerahkan penyaluran zakat kepada institusi yang khusus menanganinya. Serahkan kepada pengurus masjid atau lembaga yang terbiasa menangani sehingga tidak jatuh korban jiwa.

Sangat terasa bahwa membangun rasa kepatutan begitu sulitnya dalam masyarakat kita. Yang berkecukupan banyak yang lupa diri, yang miskin juga lupa diri bahkan tidak tahu diri.

Pemberian tidak diterima dengan tulus dan hormat, tetapi dirampas. Kemiskinan itu menyakitkan, tetapi sekaligus bengis.

DPR sepertinya tidak pernah belajar dari pengalaman, bahwa pembuatan undang-undang tidak boleh dan tidak bisa sembarangan. Bukankah sudah ada produk undang-undang DPR yang dimentahkan dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi?

DPR juga terlihat semakin menjauhkan diri dari semangat reformasi yang mengamanatkan transparansi dan partisipasi. Semestinya, sebuah rancangan undang-undang yang krusial dan sensitif hendaknya melibatkan masyarakat luas. Pembahasannya bukan secara tertutup dan diam-diam.

Itu sebabnya, ketika terdengar kabar RUU Pornografi akan segera disahkan oleh DPR, arus perlawanan kembali merebak dan meluas. Demonstrasi pecah di sejumlah daerah. Begitu juga sejumlah LSM perempuan dengan gigih kembali menyuarakan penolakan mereka.

Penolakan terhadap RUU Pornografi bahkan kembali membangkitkan keinginan Bali untuk menjadi daerah otonomi khusus. Ini pertanda protes yang sangat berat, sebab selangkah lagi bisa berubah menuntut keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bali yang merupakan destinasi pariwisata memang akan menjadi korban UU Pornografi itu bila disahkan. Turis tak boleh lagi berjemur di pantai dengan hampir tampak seluruh tubuhnya. Seniman Bali yang piawai membuat patung telanjang pun bisa dihukum penjara. UU Pornografi akan menghancurkan Bali!

RUU Pornografi sejak digulirkan awal 2006 telah menghebohkan. Karena menghebohkan itulah lalu dibuat berbagai perbaikan. Nama RUU yang semula RUU Antipornografi dan Antipornoaksi diganti menjadi RUU Pornografi. Sejumlah pasal dihilangkan dan disempurnakan, tapi semuanya berlangsung dengan diam-diam.
Tiba-tiba saja, draf akhir RUU Pornografi yang berisi 44 pasal siap untuk disahkan meski pembahasannya tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan juga jauh dari semangat keterbukaan.

Hasilnya ialah RUU Pornografi itu tetap saja mengundang kontroversi, baik dari segi substansi maupun materi. Sebagian perkara masih sumir dan multitafsir karena tidak ada parameternya. Contoh, bagaimana menentukan sebuah tindak kejahatan seksual atas dasar imajinasi dan persepsi?

Selain itu, belum ada ketegasan apakah pornografi menjadi domain publik atau privat. Ketidakjelasan itu mengaburkan apa yang sesungguhnya mau diatur dan dilarang dalam RUU Pornografi.

Yang lebih berbahaya, untuk mencegah dan mengawasi kejahatan seksual, RUU Pornografi membuka ruang bagi masyarakat untuk bertindak main hakim sendiri. Hal tersebut jelas dapat memicu kekerasan dan konflik horizontal. Padahal, semua itu seharusnya menjadi domain negara.

Masih banyak hal yang belum terjawab oleh RUU Pornografi. Karena itu, RUU ini tidak boleh dipaksakan untuk segera disahkan oleh DPR. Bahkan, sebaiknya draf RUU ini dipetieskan saja. RUU ini jangan diteruskan. Simpanlah RUU ini dalam arsip DPR, daripada menimbulkan perpecahan bangsa.

Fraksi-fraksi di DPR semestinya menyadari bahwa RUU yang sarat kontroversi itu hanya membuat energi anak bangsa ini terbuang sia-sia dan bangsa ini tercabik-cabik.

Penyelenggaraan Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI) telah dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu tahun 2007 dan tahun 2008. Berdasarkan evaluasi oleh peserta PPBI tahun 2008 dengan menjawab angket multiple choice, pelaksanaan PPBI 2008 sukses dan berharap dilanjutkan tahun berikutnya. Begitu pula halnya evaluasi oleh pantia intern Klemenko Kesra pendukung PPBI tahun 2008 dengan angket essay, menyebutkan kesuksesan pelaksanaan PPBI tahun 2008 dan untuk dilanjutkan tahun berikutnya.

Penyelenggaraan PPBi tahun 2008 yang berthemakan “Warisan Budaya Bangsa sebagai Inspirasi Kebangkitan Ekonomi Kreatif Indonesia” merupakan wujud apa yang telah ditegaskan oleh Presiden RI pada Pembukaan PPBI 2008 bahwa ada 3 syarat bagi bangsa Indonesia untuk maju,, yaitu kemandirian, daya saing dan peradaban. Untuk itulah pada tanggal 27 Juni 2008 diselenggarakan Rapat koordinasi tentang Rencana Umum Penyelenggaraan PPBI tahun 2009 yang dibuka oleh Sekretaris Kemenko Kesra, Prof. Dr.Ir.Idroyono di Hotel Millinium, Jakarta

Rakor yang diikuti oleh Departemen/Kementerian/LPND yang meliputi 12 instansi ini dipimpin oleh Dirjen UKM Departemen Perindustrian dan Staf Ahli Menko Kesra membahas tentang segala aspek yang meliputi 16 item penyelenggaraan PPBI 2009, diantaranya tempat, dana yang diperlukan, waktu, tema dan harapan yang akan dicapai.. Perlu diketahui bahwa rakor ini sebenarnya tindak lanjut dari hasil rapat evaluasi PPBI 2008 tanggal 16 Juni 2008 di Kemenko Kesra.

Penyelenggaraan PPBI 2009 sangat penting karena merupakan modal dasar dimana Indonesia kaya akan SDA(sumber daya alam), SDM, dan SDB(sumber daya budaya). Yang tersebar di Nusantara. Disamping itu juga adanya keunggulan, keanekaragaman, keindahan dan keunikan produk budaya Indonesia telah dikenal dunia perlu dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi nasional. Modal dasar yang tak kalah pentingnya adalah kuatnya keterpaduan banyak pihak untuk mengelola ide, pikiran, seni, kreasi, dan teknologi bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.

Secara filosofi penyelenggaraan PPBI 2009 ini merupakan jawaban untuk menjemput gelombang peradaban ke depan, yaitu gelombang ke empat dengan bangkitnya ekonomi kreatif berbasis warisan budaya. Warisan budaya yang diciptakan manusia yang semakin kaya dan tidak pernah habis karena dicipta terus, dilestarikan dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk mendukung pertahanan hidup manusia.

Dari rakor perencanaan PPBI 2009 disimpulkan pertama, mendsukung PPBI 2009 untuk lebih baik dari tahun 2008. Kedua siap mengalokasikan dana pendukung PPBI 2009 dalam perencanaan kegiatan dan anggaran masing masing instansi teknis sesuai dengan tugas dalam PPBI 2009. Ketiga, perlu diadakan pertemuan lanjutan untuk perbaikan sampai finalisasi perencanaan anggaran pendukung PPB 2009.

Industri ekonomi kreatif seperti industri film nasional dapat membantu perekonomian tumbuh dan terhindar dari krisis, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.”Upaya mendorong ekonomi kreatif ini bagian dari solusi besar kita untuk atasi krisis keuangan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Ekonomi kreatif akan terus kita tumbuhkan,” kata Presiden saat menonton film Laskar Pelangi di auditorium I Blitz Megaplex Jakarta, Rabu malam (8/10).

Presiden menjelaskan kehadirannya untuk menonton film Laskar Pelangi pada saat krisis keuangan yang melanda dunia dan mempengaruhi ekonomi Indonesia ini justru untuk mendukung film nasional sebagai bagian dari industri ekonomi kreatif.

“Arahan saya, mari kita justru kembangkan produk dalam negeri, mengembangkan ekonomi kreatif yang bisa mengurangi ketergantungan produk impor dan mengurangi tekanan neraca pembayaran,” katanya.

Menurutnya, pada tahun 2007 industri ekonomi kreatif tumbuh tujuh persen, dan selama tahun 2002 – 2008 mencapai Rp105 triliun.

“Selain memperbaiki neraca pembayaran kita yang bisa menjauhi dari krisis, ekonomi kreatif bisa membuka lapangan kerja sebanyak 5,4 juta (orang) sejak tahun 2006 sampai Agustus 2008 ini,” katanya.

Menurut catatan presiden, industri film nasional yang antara tahun 1992-2004 mandeg, saat ini terus berkembang mencapai 53 film pada 2007, dan sampai Agustus 2008 mencapai 67 film.

“Film Indonesia sudah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Libur Lebaran kemarin ada 500 layar bioskop yang memutar film nasional atau 92 persen dari semua film yang diputar,” katanya.(*)

BUMI